Menghentikan Pencurian Ikan Dari Kapal Asing!

Info Terupdate - Memperingati Hari Internasional Perlawanan Terhadap IUU Fishing, 5 Juni 2020 (UN International Day Against IUUF)

Perang terhadap pelaku pencurian ikan (illegal fishing) mulai digemakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Menteri Edhy pada saat membuka rakor pertama kelanjutan Satgas Kepresidenan 115 (20 Mei 2020) yang lalu menginstruksikan agar pelaku illegal fishing yang berasal dari negara lain harus ditangani tanpa kompromi.PokerOnline

Pernyataan MKP ini tentu saja melegakan kita semua dan sekaligus sebagai modal awal pemerintahan Jokowi Jilid 2 ini melakukan penguatan upaya pemberantasan IUUF. Saat ini Ada dua tantangan Indonesia untuk memberantas IUUF.

Pertama, mencegah dan menangani masuknya kapal ikan asing (KIA) yang menangkap ikan di wilayah laut teritorial maupun ZEE Indonesia. Kedua, mencegah dan menangani IUUF Kapal Ikan Indonesia (KII) yang berjumlah sangat banyak dengan bobot yang beragam (1 - 200 gross tonnage). Bobot 200 GT ini adalah bobot maksimal kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan pemerintah. Di awal periode pemerintahan Jokowi Jilid 1 dengan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya illegal fishing oleh KIA dan praktek IUUF oleh KII, tetapi terdapat ribuan kapal ikan dengan ukuran  besar (kapal penangkap dan pengangkut)  memadati wilayah perairan Indonesia.PokerOnline

 
Kapal-kapal ini di atas kertas dimiliki oleh badan hukum dan pengusaha Indonesia, tetapi sesungguhnya hampir keseluruhan dikendalikan oleh pengusaha dan badan hukum asing yang berada di luar negeri. Blok Maluku dikuasai oleh jaringan pengusaha Thailand dan Tiongkok, dan blok Papua dimiliki oleh jaringan pengusaha Tiongkok. Kapal-kapal ini yang disebut dengan kapal pseudo asing. Berbaju Indonesia tetapi pengendalian kegiatan dilakukan oleh pengusaha dan badan hukum asing.

Kapal-kapal pseudo asing ini memadati WPP WPP yang menjadi lumbung ikan nasional. Global Fishing Watch (2019) mengidentifikasi pada tahun 2012-2014, konsentrasi kapal pseudo asing yang bercampur dengan kapal ikan berbendera asing berada di laut Arafura (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 718) dan Samudera Pasifik Utara Papua (WPP 716 dan WPP 717). 90% kapal penangkap berbendera Tiongkok dan Taiwan dengan ukuran 30 GT-1500 GT. Sedangkan 80% Kapal pengangkut berbendera Thailand, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina dengan ukuran kapal antara 900 GT-7000 GT.PokerOnline

 
Dapat dibayangkan sulitnya pada saat itu menghadapi tiga kategori pelaku usaha untuk mengawasi mereka agar tidak melakukan IUUF. Pada saat itu KIA yang masuk secara ilegal sulit dibedakan dengan kapal pseudo asing berizin. Kapal kapal ikan dari masing-masing  negara  Tiongkok, Thailand, dan Vietnam serupa, bangunan fisik maupun tampilan luar kapal. Saking banyaknya kapal pseudo asing ini maka apabila ada KIA dari negara-negara di atas tidak ada yang dapat membedakan, kecuali petugas memeriksanya  dengan sangat detil.

Titik-titik persebaran kapal kapal tersebut dengan menggunakan data Automatic Identification System (AIS) terlihat sangat padat di WPP 718 (laut Arafura). Mengawali pemerintahan jilid 1 Presiden Jokowi, Menteri Susi di akhir Oktober 2014, tidak perlu menunggu lama melarang kapal-kapal pseudo asing buatan Tiongkok, Thailand, Taiwan, Jepang dan negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia.PokerOnline

 
Pemerintah pada saat itu hanya dapat memberikan izin penangkapan dan pengangkutan ikan untuk pengusaha dan modal nasional. Presiden Jokowi dan Menteri Susi menginginkan nelayan nasional harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Melihat kepadatan kapal pseudo asing dan KIA di wilayah laut kita dengan bobot kapal yang sangat besar, tidak heran di saat itu banyak nelayan Indonesia tidak berani masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi lumbung ikan nasional. Kepadatan kapal-kapal besar di WPP Indonesia tidak memberikan dampak ekonomi, antara lain pemasukan negara dari pajak. Data pada Tabel 1 di bawah ini kinerja pemasukan pajak tahun 2014 sebesar 851 miliar, lalu naik menjadi 1.144 triliun di tahun 2015, 1.061 triliun di tahun 2016, 1.336 triliun di tahun 2017, kemudian naik menjadi 1.638 triliun di 2018, dan yang terakhir pada tahun 2019 mencapai angka 1.974 triliun.PokerOnline